Share :

Pemerintah Siapkan RUU Untuk Lindungi Data Pribadi Penduduk

2019-08-01 15:01:14

Jakarta - Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melindungi data pribadi penduduk. Tuntutan keterbukaan informasi di satu sisi, dan perkembangan teknologi informasi di sisi lain seolah menjadi bumerang bagi kerahasiaan data pribadi penduduk. 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) bersama Komisi I DPR terus melakukan berbagai upaya, memastikan RUU yang tengah dirancang benar-benar memberi kepastian bagi kerahasiaan data pribadi penduduk. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan teknis penyimpanan data pribadi hingga pemanfaatan data masuk ke dalam poin-poin RUU ini. 

"Pertama pengumpulan datanya harus benar. Yang kedua penyimpanan datanya harus benar. Yang ketiga pemanfaatan datanya harus benar, dan masyarakat yang datanya sedang digunakan itu dia mengerti bahwa datanya sedang dipakai," jelas Zudan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Lembaga-lembaga baik keuangan maupun perbankan yang telah bekerja sama dengan Dukcapil tidak bisa menggunakan data pribadi milik nasabah seenaknya. Yang dibolehkan adalah jika nasabah tersebut sedang melakukan transaksi dengan lembaga yang bersangkutan. 

“Jadi bank hanya boleh membuka data 'X' kalau 'X' ini bertransaksi dengan bank. Asuransi membuka data 'Y' bila 'Y' sedang bertransaksi dengan asuransi,” tambah Zudan.

Penyusunan RUU ini merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kerahasiaan data pribadi masyarakat dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Baru-baru ini sempat viral kasus jual beli data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) melalui media sosial. 

Zudan berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah menyebarluaskan data pribadi atau anggota keluarganya. Tak lupa ia juga mengimbau kepada awak media untuk lebih cermat lagi dalam membuat pemberitaan terkait dokumen kependudukan.

“Kepada rekan-rekan media, saya meminta tolong ketika membuat berita jangan difoto utuh jelas KTP-el ataupun KK. Tolong dibikin blur gitu yah sehingga tidak bisa diambil datanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Taglinenya itu, 'Data Anda Keamanan Anda". Nah masyarakat hati-hati datanya jangan di-share kemana-mana,” pungkas Zudan. Dukcapil***