Share :

Multi Effect Data Kependudukan, Permudah Layanan Publik Hingga One Data Policy

2019-07-02 02:03:24

SEKAYU, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan bahwa pihaknya sedang membangun multiplier effect dari data administrasi kependudukan. Hal itu dianggap dapat mendongkrak berbagai pelayanan publik.

“Kita sedang membangun multiplier effect. Jadi sistem pengungkit dari database kependudukan agar bisa bermanfaat lebih optimal,” katanya saat ditemui oleh wartawan pasca menghadiri acara Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, data Dukcapil dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai hal, diantaranya adalah pencegahan krimial, pelayanan publik, alokasi anggaran, hingga perencanaan pembangunan.

“Jadi di tingkat kabupaten kota seperti Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) kemudian Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) perlu mengakses data kependudukan untuk kualitas pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Pemanfaatan data itu sedemikian penting karena data Dukcapil telah semakin akurat seperti database yang sekarang terdiri dari 265 juta penduduk. Oleh karena itu, menggambarkan penduduk secara regional menjadi suatu hal yang mudah, utamanya untuk mendukung sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

“Inegrasinya itu sudah mulai kelihatan antara data kependudukan, sekolah dan tata kelola yang hendak dibangun. Tata kelola itu kan misalnya pelayaan rumah sakit, pelayanan pendidikan, pelayanan peizinan, itu tata kelolanya. Nah sistem databasenya sudah ada, kemudian penyelenggaraya sudah ada,” jelasnya.

Menuju One Data Policy
Setiap peningkatan jumlah pemanfaat data kependudukan, menurut Zudan, tidak lain akan bermuara pada penerapan sistem one data policy yang sesungguhnya, yaitu satu data untuk berbagai keperluan dari penyelenggaraan pemerintahan hingga urusan swasta.

“Hari ini kita masuk ke dalam kerjasama itu untuk integrasi data. Kita menuju one data policy jadi kebijakan satu data kependudukan,” sebutnya.

Untuk mendorong tercapainya cita-cita itu, tentu tidak dapat dipisahkan dari bantuan jajaran Dukcapil di daerah untuk menyadarkan penduduknya akan pentingnya adminduk. Salah satunya menjadikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai kartu diskon di berbagai pusat hiburan anak-anak seperti yang diterapkan Dinas Dukcapil Tangerang Selatan.

“Di Tangsel sudah didorong selain sebagai kartu identitas juga diberi manfaat tambahan sebagai kartu diskon. Ini kan menarik. Tadi diskonnya (ada) Gramedia, McD, The Jungle, Kids City, dsb. Prinsipnya buat anak-anak itu punya kartunya bahagia, bisa merasakan manfaatnya lebih baik nah itu bisa membuat masyarakat senang,” tutupnya. Dukcapil***